Realitas Demokrasi Di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Analisis Peran Ata Dan Puang) - Rudianto, Rudianto; Nurhikmah, Nurhikmah; Akram Ista; Rauf, Abdul; Asran, Asran; Hardin, Hardin (Jurnal de Facto, 2024)
Sistem demokrasi di masyarakat adat Ammatoa bukanlah demokrasi dalam pengertian modern seperti yang kita kenal, tetapi lebih kepada sistem pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan kesetaraan sesuai dengan nilai-nilai adat mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif menggunakan sumber studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran ata dan puang), mengungkap bahwa pemberlakuan hukum adat pada pemilihan Kepala Desa (PILKADES), seorang budak (ata) perannya tidak boleh menjadi pemimpin untuk masyarakat adat dan Kepala Desa (Galla). Sedangkan kaum bangsawan (Puang) inilah sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau kekuasaan. Disamping itu, fakta hukum yang diberlakukan dalam sistem demokrasi di masyarakat ammatoa tersebut menjalankan sebuah aturan adat bahwa batasan bagi masyarakat yang berstatus budak (ata) untuk tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk dipilih dalam kontekstasi politik. Tetapi, jika ditelaah dalam kajian Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional, maka hukum adat dianggap kontradiksi dengan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan tersebut.