ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBATALAN HIBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn) - NIM. A1011201162, NAZLA LATIFAH (Jurnal Fatwa Hukum, 2024)
ABSTRACT             A gift is a gift from someone to another person where the giver is still alive. As for Islamic Law, there is no maximum amount of a person's assets that can be donated, and the implementation of the gift can be done in writing or verbally. Islamic law regulates that a gift cannot be canceled or revoked because it is a gift that has been received by the gift giver, however there are exceptions when the gift is given by parents to their children, this is also accommodated in Article 212 of the Compilation of Islamic Law that the gift cannot be withdrawn. except for gifts from parents to children.                                   This research aims to find out and analyze the basis of the Judge's legal considerations regarding the cancellation of grants regarding decision Number 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn. and To find out the impact of the judge's legal considerations on the parties regarding the cancellation of the grant. In this research, normative research methods are used, this type of research approach uses a statutory approach (Statute Approach) and case approach (Case Approach). In this research, the theory used is the theory of legal objectives. The theory used in this research is the theory of legal objectives. Gustav Radbruch said that there are three objectives of law, namely benefit, certainty and justice.                                   In its deliberations, the Judicial Council weighed in with the provisions of Article 212 of the KHI, which states that grants cannot be withdrawn, except for grants from parents to their children. And the Council of Judges is of the opinion that revocation should be understood by both parents, namely the father and mother, as well as by one of them in canceling the grant either with or without the consent of the parties in accordance with the legal opinion in Kitab Majmu' Syarah Al Muhazzab, Volume 6, Beirut: Dar Al Fikr, Page 276 "for a father it is permissible to take back what he has given to his son, so is a mother to her son". As a result of the law against the Plaintiff, the property of the grant remains the property of the grantor. Against Defendant I and Defendant II must voluntarily return/hand over the grant property which was originally joint property to the grantor.  Keywords: Grant, Cancellation, Judge, Consideration      ABSTRAK             Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dalam kondisi masih hidup. Adapun dalam Hukum Islam, jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terdapat ukuran maksimalnya, dan pelaksanaan hibah tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.   Hukum Islam mengatur bahwa hibah tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh pemberi hibah, namun hal tersebut terdapat pengecualian ketika hibahnya diberikan orang tua kepada anaknya, hal ini pun diakomodir dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak.             Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim tentang pembatalan hibah terhadap putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn. dan Untuk mengetahui akibat pertimbangan hukum hakim terhadap pihak-pihak atas pembatalan hibah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.             Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang dengan ketentuan Pasal 212 KHI yang menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dan Majelis Hakim berpendapat dalam pencabutan harus dipahami baik kedua orang tua yakni ayah dan ibu maupun oleh salah satu dalam melakukan pembatalan hibah baik dengan atau tanpa adanya persetujuan dari pihak sesuai dengan pendapat hukum dalam Kitab Majmu"™ Syarah Al Muhazzab, Juz 6, Beirut: Dar Al Fikr, Halaman   276 " bagi seorang ayah diperbolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula ibu kepada anaknya". .Akibat hukum terhadap Penggugat harta hibah tersebut tetap menjadi milik pemberi hibah. Terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan/menyerahkan secara sukarela harta-harta hibah itu yang semulanya harta bersama kepada pemberi hibah.  Kata Kunci : Hibah, Pembatalan, Hakim, Pertimbangan