KEKUATAN HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DILUAR WILAYAH JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS - NIM. A1011191165, NASASETA GIFFARI ANANTA (Jurnal Fatwa Hukum, 2024)
AbstractThe consequences of a notary as a public official are not solely for the personal interests of the Notary himself, but for the interests of the legal community to be served. Deeds made by Notary Officials, in reality, often become legal problems both for the parties and for third parties due to the incompatibility of the things stated in the deed and certain circumstances, which result in the deed being contrary to the truth. With the violation of the making of a deed made by a Notary outside the area of his office, it has legal consequences for the position of the deed and for the perpetrator of the deed making.So this research aims to analyze the legal force, legal consequences, and Notary's responsibility for Notary Deeds made outside the Notary's area of office based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Offices.The method of approach in this legal writing uses the Normative Juridical research method using the Statue Approach and the Legal Conceptual Analysis Approach by analyzing the provisions stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Office of Notary and its implications for legal acts by Notaries in performing or making deeds. The research specification in this writing is descriptive analytical. Descriptive because the results of this research only describe or describe a certain situation or object factually and accurately regarding the legal force, legal consequences, and Notary's responsibility for Notary Deeds made outside the Notary's office area based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Offices.Based on this research, it is found that a Notary's violation in making a Notarial deed outside the Notary's area of office based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Offices related to the Notary's area of office can result in an authentic deed not having the value of perfect evidentiary power (volledig) and binding (bindende) where an authentic deed must fulfill the strength of physical, formal and material evidence. In the absence of evidentiary power attached to the Deed, the legal consequences that occur are that the Deed can be null and void and can be canceled. Therefore, awareness and understanding of the provisions governing the duties and authority of Notaries need to be increased as well as the intensity of supervision or refreshment to Notaries so that it is hoped that the higher intensity of supervision or refreshment will have a positive impact on Notary behavior and on violations committed by Notaries.  Keywords : Legal Force, Notarial Deed, UUJN  Abstrak  Konsekuensi notaris sebagai pejabat umum sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani. Akta yang dibuat Pejabat Notaris, dalam kenyataan sering kali menjadi permasalahan hukum baik bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga karena adanya ketidak sesuaian hal-hal yang dicantumkan dalam akta maupun keadaan-keadaan tertentu, yang mengakibatkan akta tersebut menjadi bertentangan dengan yang sebenarnya. Dengan adanya pelanggaran terhadap pembuatan akta yang dibuat Notaris diluar wilayah jabatannya menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan akta dan bagi pelaku pembuatan akta.Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum, akibat hukum, serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Notaris yang dibuat diluar wilayah jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang (The Statue Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Conceptual Ap-proach) dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan implikasinya terhadap perbuatan hukum oleh Notaris dalam melakukan atau membuat akta. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analistis. Diskriptif karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai kekuatan hukum, akibat hukum, serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Notaris yang dibuat diluar wilayah jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terhadap pelanggaran Notaris dalam membuat akta Notaris diluar wilayah jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait wilayah jabatan Notaris dapat mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) dimana suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil. Dengan tidak adanya kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta, maka akibat hukum yang terjadi yaitu Akta tersebut dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Dengan begitu kesadaran dan pemahaman terhadap ketentuan yang mengatur terkait tugas dan wewenang Notaris perlu ditingkatkan serta intensitas pengawasan atau penyegaran kepada Notaris sehingga diharapkan dengan semakin tingginya intensitas pengawasan atau penyegaran akan berdampak positif pada prilaku Notaris serta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.  Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Akta Notaris, UUJN