STATUS HUKUM ANAK DALAM PENCATATAN AKTA KEPENDUDUKAN GANDA DAN AKIBATNYA TERHADAP HUBUNGAN KEPERDATAAN - NIM. A1011181148, PUTRI RAHMADANI (Jurnal Fatwa Hukum, 2024)
ABSTRAK   Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, bagaimana mengetahui dan menganalisis akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan?. Adapun Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang status hukum anak tentang pencatatan akta kependudukan anak, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pencatatan kependudukan ganda anak angkat dan anak kandung, untuk mengungkapkan akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan, dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan orangtua yang mengangkat anak tentang status kependudukan ganda.   Adapun metode yang digunakan dalam Skripsi ini adalah metode empiris kualitatif dan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini ialah Bahwa data dan informasi tentang status hukum anak tentang pencatatan akta kependudukan adalah Pengangkatan anak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia. Menurut hukum Perdata, pengangkatan anak harus mendapatkan izin dari orangtua kandung anak yang akan diangkat serta orangtua angkat wajib memberitahukan asal usul orangtua kandung. Bahwa faktor yang menyebabkan pencatatan kependudukan ganda anak angkat dan anak kandung adalah pembuatan dokumen kelahiran ganda yang dibuatkan oleh salah satu orangtua dan orangtua angkat. Bahwa mengungkapkan akibat hukum status anak dalam pencatatan akta kependudukan ganda dan akibatnya terhadap hubungan keperdataan adalah dapat mempersulit pembuktian status hukum terhadap anak, jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap orang, tidak bisa menerima hak mendapat perlindungan hukum dari negara, dan akan sulit dalam memenuhi syarat-syarat administratif, serta terkena sanksi atau denda administratif. Bahwa upaya yang dilakukan orang tua yang mengangkat anak tentang status kependudukan ganda adalah status anak tersebut perlu disahkan di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan tidak hanya berdasarkan kesepakatan antar keduabelah pihak orangtua angkat dan orangtua kandung saja hal itu dikarenakan anak angkat tidak bisa dibuatkan akta kependudukan sebagai anak kandung.Kata Kunci : Anak, orang tua, hubungan perdata ABSTRACT  This research focuses on the problem formulation, how to find out and analyze the legal consequences of child status in recording dual population certificates and the consequences for civil relations? The aim is to obtain data and information about the legal status of children regarding the recording of children's population deeds, to reveal the factors that cause dual registration of adopted children and biological children, to reveal the legal consequences of children's status in recording dual population deeds and the consequences for civil relations, and to reveal the efforts made by parents who adopt children regarding dual residency status. The method used in this thesis is a qualitative empirical method and uses descriptive research characteristics. The results of this research are that data and information about the legal status of children regarding registration of population certificates is that adoption is permitted under Indonesian law. According to civil law, adoption of a child must obtain permission from the biological parents of the child to be adopted and the adoptive parents are obliged to inform the birth parents of their origins. That the factor that causes the dual residence registration of adopted children and biological children is the creation of multiple birth documents made by one of the parents and the adoptive parent. That disclosing the legal consequences of a child's status when registering a dual population certificate and its consequences for civil relations can make it difficult to prove the child's legal status, if something bad happens to the person, they will not be able to receive the right to legal protection from the state, and it will be difficult to fulfill the requirements. administrative requirements, as well as being subject to administrative sanctions or fines. That the efforts made by parents who adopt a child regarding dual residency status are that the child's status needs to be validated in court, both the District Court and the Religious Court and not only based on an agreement between the two adoptive parents and biological parents, this is because adopted children cannot be created. population certificate as a biological child.Keywords :                 Children, parents, civil relations