PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) MELALUI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINANSOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KECAMATAN PAL LIMA KOTA PONTIANAK - NIM. A1012201167, HANA KAMILA (Jurnal Fatwa Hukum, 2024)
Abstract This research focuses on examining one of the rights of workers, namely health insurance which must be provided by employers to their workers in accordance with the provisions of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body (BPJS) which consists of the Health and Social Security Administering Body (BPJS). Employment Social Security (BPJS) Organizer. There are so many risks involved in working that there is a provision that permanent workers will receive social security from the company while workers on probation cannot receive social security, which is very unfair. Is the legal protection for workers at Public Fuel Filling Stations (SPBU) in Pal Lima in accordance with applicable regulations and what are the legal remedies against business actors who do not include workers during the trial period in the Employment Social Security Administering Agency (BPJS) program at Public Fuel Filling Stations (SPBU) in Pal Lima.The research results show that legal protection for workers is not in accordance with applicable legal provisions because only permanent workers will receive BPJS Employment while workers with a probationary period do not receive it, while the risks at work remain. Legal measures that can be taken to deal with this violation include administrative sanctions in the form of written warnings, fines, and not receiving certain public services such as company permits.                Keywords : Legal protection, Public Fuel Station (SPBU) Workers, Employment Social Security Administering Agency (BPJS)  AbstrakPenelitian ini fokus mengkaji salah satu hak dari pekerja yakni jaminan kesehatan yang harus di berikan oleh pengusaha kepada pekerjanya sesuai ketentuan   Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tinggi nya resiko dalam bekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah perlindungan hukum pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pal Lima sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan apa upaya hukum terhadap pelaku usaha yang tidak menikutsertakan pekerja dalam masa percobaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pal Lima.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan hanya pekerja tetap yang akan menerima BPJS Ketenagakerjaan sedangkan pekerja dengan masa percobaan tidak mendapatkannya, sedangkan resiko dalam bekerja itu tetap ada. Upaya hukum yang dapat diambil untuk menangani pelanggaran ini meliputi sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan layanan publik tertentu seperti perizinan perusahaan.  Kata kunci : Perlindungan hukum, Pekerja Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan