IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PAKET C MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN DI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BULELENG - Seputra, Nyoman Adi; Mudarya, I Nyoman (Locus, 2024)
Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.Pendidikan lewat jalur non formal salah satunya diselenggarakan oleh Satuan PendidikanNon Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng, yangmenyelenggarakanProgram Paket C setara dengan SMA/MA.Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pokok permasalahan yang munculdalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah implementasi program paket C melaluipendidikan kesetaraan di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng ? ; 2) apakah faktor-faktorpendukung dan penghambat pelaksanaan program paket C di SPNF-SKB KabupatenBuleleng ?Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitiandeskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentangimplementasi program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Pengambilaninforman menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanyamenggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis datadilakukan,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sertasimpulan dan verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta implementasi kebijakan programpaket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel yaitukomunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.Faktor pendukung internal pelaksanaan program paket C di SPNF-SKBKabupaten Buleleng adalah sumberdaya manusia pelaksana kebijakan tersebut yangmemiliki kehandalan, kompetensi dan pengalaman. Faktor pendukung eksternalnyaadalah adanya SK Mendiknas Nomor 132 tahun 2004 tentang program paket C dan SEMendiknas nomor 107 tahun 2006 tentang Eligibilitas Program kesetaraan. Juga adanyasumbangan sukarela dari peserta didik dan alumni. Sedangkan faktor penghambatinternalnya adalah masih adanya pengajar yang malas-malasan dalam mengajar. Faktorpenghambat eksternalnya adalah terlambatnya pencairan dana BOP.