KAJIAN HUKUM KERAHASIAAN PERBANKAN BERDASARKAN UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGAKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG MONEY LAUNDERING - Suryadi, Nurseha (FOCUS: Jurnal of Law, 2023)
Money laundering atau pencucian uang merupakan kejahatan yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan nasional maupun secara internasional, bahkan di Indonesia masalah kejahatan ini mempunyai dampak dan eksistensi terhadap kerahasiaan suatu bank. Pencucian uang merupakan perbuatan mentransfer, membawa keluar negeri atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah terhadap hasil usaha yang dilakukan, maka diperlukan kejelihan terhadap lembaga hukum untuk mengungkap yang diduga melakukan money laundering maka harus dijerat pasal 33 dan 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat normatif selain mempelajari hukum yang berkenaan dengan obyek penelitian juga menguji validasi suatu peraturan yang bersifat deskritif dimana penyimpulannya adalah secara deduktif yang bersifat umum (peraturan yang ditetapkan dalam hal yang bersifat tertulis) dilapangan selama mencari bahan-bahan yang sesuai dengan obyek penelitiannya sedangkan metode spesifikasi penelitian dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara menjabarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Penerapan kerahasiaan bank dalam rangka penegakan hukum terjadinya money laundering merupakan kewajiban bagi bank untuk memeriksa dan meneliti nasabahnya yang dicurigai melakukan transaksi yang mencurigakan, kemudian melaporkan kepada pihak PPATK. Dampak rahasia bank terhadap pelaku money laundering, tidak diharapkan karena transaksi yang berindikasi mencurigakan dari hasil korupsi maupun dari hasil traffiking dapat merugikan negara dan merupakan pelaku tindak pidana. Akan tetapi Indonesia sedang membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya sehingga merupakan lahan empuk untuk menginvestasikan uangnya bagi golongan kerah putih (White collar crime), tetapi di Indonesia juga ada aturan yang melanggar dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian uang (money laundering).