PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR - Franky Rengkung, Sherlyn. M. V Tempoh, Agustinus Pati, (POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 2022)
Adanya Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi â€Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi lainnya, maka pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah baik daerah. Namun pada kenyataannya hal ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya yang berada di Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2006), tentang unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sudah sejalan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dan peran nyata pemerintah dapat terlihat dari upaya pengembangan potensi pada sektor perikanan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan, bantuan modal usaha, dan peningkatan sarana dan prasarana. Memang masih terdapat beberapa kendala yang salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada.Â Kata Kunci: Peran; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud; PemberdayaanÂ Â ABSTRACTThe existence of Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas, where in article 63 which reads "Local governments are obliged to empower coastal communities in improving their welfare and Regional Governments are obliged to encourage coastal community business activities through increasing community business through capacity building in providing access to technology and information, capital, infrastructure, market guarantees and other economic assets, community empowerment is an obligation of both local governments. However, in reality, this is still not working as expected. This study aims to evaluate the role of the local government of the Talaud Islands Regency in empowering coastal communities, especially those in Kakorotan Village, Nanusa District. This study uses a qualitative method using the approach proposed by Edi Suharto (2006), regarding the elements of community empowerment. The results of the study conclude that the empowerment of coastal communities carried out by local governments is in line with Law Number 23 of 2014, and the government's real role can be seen from efforts to develop potential in the fisheries sector, trainings carried out, business capital assistance, and improvement of facilities and infrastructure. . Indeed, there are still some obstacles, one of which is the low quality of existing human resources.Â Keywords: Role; Talaud Islands Regency Government; Empowerment