Model Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia - Wiranegara, Dindin Wahidin Wiranegara (Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2023)
Proses sertifikasi kompetensi pemerintahan saat ini melibatkan 12 tahap yang cenderung berakhir saat sertifikat diberikan dan terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi hasil sertifikasi dengan kebutuhan ril jabatan. Tujuan penelitian ini untuk menyusun model sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi aparat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) dan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dari pendekatan induktif menuju deduktif. Informasi dan data diperoleh melalui wawancara dan angket. Informan/responden meliputi asesor, asesi, penyelenggara, dan pihak lain terkait dalam proses sertifikasi kompetensi pemerintahan. Jawaban dikategorikan dan dikelompokkan berdasarkan tahap dalam proses sertifikasi. Hasilnya dibandingkan dengan peraturan, teori, dan kondisi ideal yang ingin dicapai. Temuan/hasil penelitian ini untuk memastikan kompetensi sesuai dengan jabatan, dan setelah pemberian sertifikat diperlukan tahap-tahap: banding, penggunaan, pemeliharaan, sertifikasi ulang, pembekuan/pencabutan, dan sidang komite sertifikasi. Surveillance dalam proses sertifikasi agar aparatur memiliki kompetensi pemerintahan sesuai dengan sertifikat kompetensi pemerintahan pada jabatan yang diembannya secara berkelanjutan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Kesimpulan penelitian ini adalah tersusunnya model sertifikasi yang mengoptimalkan tahap-tahap pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan agar meminimalkan perbedaan antara kompetensi aparatur/pegawai pemerintah (asesi) hasil sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri dengan kebutuhan jabatan yang diemban. Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap tahap-tahap sertifikasi kompetensi pemerintahan guna terwujudnya pemenuhan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bagi setiap aparatur sesuai dengan jabatannya dengan menggunakan Model Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan dari 12 tahap disempurnakan menjadi 18 tahap. The current government competency certification process involves 12 stages that tend to conclude when the certificate is issued, and there is a discrepancy between the certified competencies and the actual job requirements. This study aims to develop a model for government competency certification for officials in the Ministry of Home Affairs and Local Government through the Human Resource Development Agency of the Ministry of Home Affairs (BPSDM Kemendagri) and the Certification Institute for Local Government Administration (LSP-PDN). This study uses a qualitative method starting from an inductive to deductive approach. Information and data were obtained through interviews and questionnaires. Informants/respondents include assessors, assessee, organizers, and other parties involved in the competency certification process. Responses were categorized and grouped according to the stages in the certification process. The results were compared with regulations, theories, and the ideal conditions aimed to be achieved. The findings of this study ensure that competencies match the job positions, and after the certification, stages are required: comparison, utilization, maintenance, recertification, suspension/revocation, and certification committee hearings. Surveillance in the certification process ensures that the apparatus has government competencies in line with the government competency certificate for the position they hold continuously and accountable. The conclusion of this study is the development of a certification model that optimizes the stages of government competency certification implementation to minimize the difference between the competencies of government officials/employees (assessee) and the requirements of their positions. The policy recommendation proposed is the need for evaluation and reorganization of the stages of government competency certification to realize the fulfilment of domestic government apparatus competency standards for each apparatus according to their position, using the Government Competency Certification Model from 12 stages improved to 18 stages.