IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI DI KAMPUNG PIA DUSUN WARUREJO DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN) - Mustofa, Akhmad Faris Nurul (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Akhmad Faris Nurul Mustofa, Diah Pawestri Maharani, Cyndiarnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: faris_mustofa@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengulas tentang penerapan Pasal 46 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berkaitan dengan pendaftaran merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kampung Pia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kabupaten Pasuruan. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana implementasi Pasal 46 ayat (4) tersebut di Kampung Pia Dusun Warurejo? Kedua, apa hambatan dan solusi yang muncul dalam proses implementasi pendaftaran merek kolektif sebagai strategi pemberdayaan UMKM di lokasi tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari responden melalui wawancara dan observasi lapangan, serta sumber data sekunder dari literatur terkait. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Kampung Pia Dusun Warurejo belum berjalan secara optimal. Kesadaran tentang merek kolektif di kalangan pelaku UMKM masih rendah. Namun, upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, dengan mengenalkan inovasi program bernama Satrya Mas sebagai upaya pendaftaran merek kolektif. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pendaftaran merek kolektif sebagai strategi pemberdayaan UMKM di Kampung Pia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kabupaten Pasuruan, masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang merek kolektif, serta mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan strategi ini. Peran pemerintah dalam mendukung pendaftaran merek kolektif juga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pemberdayaan UMKM. Kata Kunci: Implementasi, Merek Kolektif, Pemberdayaan, UMKM Abstract This research discusses the implementation of Article 46 paragraph (4) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in collective trademark registration to empower micro, small, and medium enterprises (henceforth referred to as MSMEs) in Kampung Pia, Warurejo Hamlet, Kejapanan Village, the Regency of Pasuruan. Particularly, this research will investigate how Article 46 paragraph (4) is implemented in Kampung Pia in Warurejo Hamlet and what obstacles and solutions may be involved in the process of the implementation of collective trademark registration as the strategy of empowering the MSMEs in the location concerned. This research employed an empirical-juridical method or field observation and a socio-juridical approach. The research data were obtained from interviewees and field observation, while secondary data were garnered from the literature. All the data were analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that Article 46 paragraph (4) of the Law has not been optimally implemented in Kampung Pia. The awareness of collective trademark registration among MSMEs is deemed low, but some measures have been taken by the government in Industry and Commerce Agency in the Regency of Pasuruan by introducing the innovation of the program Satrya Mas to support collective registration. To conclude, collective trademark registration as part of the strategy of empowering the MSMEs in Kampung Pia in Warurejo Hamlet, Kejapanan Village, the Regency of Pasuruan is facing an issue. Further measures are necessary to raise awareness of collective trademarks among MSMEs and to cope with the issue hampering the strategy, while government support is paramount to ensure that the empowerment of MSMEs is achieved. Keywords: implementation, collective trademarks, empowerment, MSMEs