PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN RUDAPAKSA YANG MELAKUKAN ABORSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN RUDAPAKSA YANG MELAKUKAN ABORSI - Wulandari, Ayu; Khasanah, Maratul; Usmina, Andy (Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi), 2024)
Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama yang ditegaskan oleh konstitusi, terutama dalam menghadapi fenomena meningkatnya kasus rudapaksa. Perempuan korban rudapaksa yang melakukan aborsi sering kali menghadapi tantangan hukum dan moral yang kompleks. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) mengatur aborsi dengan pendekatan yang berbeda-beda. UU Kesehatan cenderung membatasi aborsi dengan ketentuan ketat, sedangkan KUHP baru memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana seksual dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Penelitian ini mengkaji harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan korban rudapaksa yang melakukan aborsi di Indonesia. Ditemukan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan aborsi di Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan seimbang.