Evaluasi Pelaksanaan Hak, Kewajiban dan Larangan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara - George Melky Rumi; Marsal Arung Lamba; Sudiro Sudiro (JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN, 2024)
Penelitian ini menitik beratkan pada evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang kaki lima di Kelurahan Gurabesi tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam peraturan tersebut. Meskipun begitu, pedagang kaki lima di wilayah ini cenderung patuh terhadap kewajiban yang diatur dalam peraturan tersebut, namun banyak yang tidak mematuhi larangan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Gurabesi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan tersebut, serta tingginya jumlah pedagang baru yang belum mendapat sosialisasi. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah rata- rata tingkat pendidikan pedagang kaki lima yang relatif rendah, sehingga kesadaran mereka terhadap aturan juga rendah. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penataan pedagang kaki lima dengan menyusun program strategis dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menjalankan program tersebut.