PENERAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 – 2023 - Iqbal, Muhammad Firdaus; Wardhana, Mahendra (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2015)
Pada pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yangnetral. Menurut pasal tersebut mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dipimpin oleh mediator yangberjumlah 6 orang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, yang pertama, bagaimana penerapan penyelesaianperselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha melalui mediasi di dinas tenaga kerjaKabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?, kedua, apa saja hambatan- hambatan yang dialami mediator hubunganindutrial dalam melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2021- 2023 ?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis hukum yang merupakanpendekatan dari sudut pandang di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui wawancara denganmediator dan para pekerja, observasi maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapanmediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sudah terlaksana dengan baik dengan tingkat keberhasilandalam mediasi 50% keatas baik perjanjian bersama maupun anjuran dan hambatan – hambatan yang terjadi dalamproses mediasi dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor pengusaha yang sering telat, bahkan tidak hadir dalammediasi, faktor pekerja, kurangnya barang bukti dan kurang pemahaman terkait peraturan yang berlaku maupunfaktor mediator, kurangnya jumlah mediator dan sarana prasarana.