Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945 - Sujana, I Gede (IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2024)
Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum Amandemen UUD 1945. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis   penelitian   yang   digunakan   dalam   tulisan   ini   adalah   penelitian   pustaka   (library research),yaitu  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis  sebagai  data,  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa   DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran, dan kekuasaan pengawasan, berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislasi tersebut yakni membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan Undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.