TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PERSIDANGAN BIASA DENGAN HAKIM BERJUMLAH GENAP - Dina Prihastuti; Intan Amalia Putri; Dwi Mei Laila Nur Baiti; Destri Tsurayya Istiqamah (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024)
Kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam rangka penegakkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Kenyataan di lapangan masih ditemukan proses persidangan dengan hakim yang berjumlah genap. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam persidangan berjumlah ganjil. Dalam penyelesaian perkara yang kemudian diselesaikan di Pengadilan terdapat suatu hal yang tidak bersesuaian antara das sein dan das sollen. Tujuan dari penulisan ini adalah menelaah dan mengkaji akibat hukum apabila dalam persidangan hanya dihadiri 2 hakim yang berjumlah genap di Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Sumber data sekunder berupa mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur review. Hasil penelitian mengatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa yang dihadiri hakim berjumlah genap tidak bersesuaian dengan kode etik hakim yang diatur dalam pasal 4 huruf a dan pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Produk hukum berupa putusan juga dapat dinyatakan batal demi hukum serta dampak sosial terhadap berupa perubahan stigma masyarakat dan tidak adanya rasa ideal yang dimiliki oleh pengadilan agama karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.