Evaluasi Sistem Merit Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau - Faldiya, Risye; Harsini; Sri Roserdevi Nasution; Fajarwaty Kusumawardhani (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024)
Abstract This study aims to know and analyze the evaluation of the merit system in the placement of the State Civil Apparatus at the Regional Civil Service Agency of Riau Province and find out what obstacles are obstacles in the evaluation of the merit system. This type of research is qualitative with a descriptive case approach.. The results showed that the evaluation of the merit system in the placement of the State Civil Apparatus at the Regional Civil Service Agency of Riau Province has so far not run optimally. The obstacles that hinder the evaluation of the merit system in the placement of the State Civil Apparatus at the Regional Civil Service Agency of Riau Province include: 1. Government policy with the appointment of honorary personnel as CPNS is more dominant than the appointment of employees through public channels. 2. The commitment of the regional head as a Civil Service Guidance Officer who emphasizes loyalty more than educational qualifications, competence and performance. 3. The absence of sanctions and weak supervision. Keywords: Evaluation of Merit Systems, State Civil Apparatus and Regional Civil Service Agency of Riau Province Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi sistem merit dalam penempatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam evaluasi sistem merit tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi sistem merit dalam penempatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sejauh ini belum berjalan secara optimal. Adapun kendala yang menjadi penghambat evaluasi sistem merit dalam penempatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diantaranya: 1. Kebijakan Pemerintah dengan pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS lebih dominan dibandingkan dengan pengangkatan pegawai melalui jalur umum. 2. Komitmen kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang lebih menekankan loyalitas dibandingkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan kinerja. 3. Tidak adanya sanksi dan lemahnya pengawasan. Kata kunci: Evaluasi Sistem Merit, Aparatur Sipil Negera dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau