Pemetaan Penyebab Persistensi Korupsi di Sektor Publik: Memahami Motivasi Individu, Dukungan Faktor Eksternal, dan Normalisasi dalam Budaya Organisasi - Rahmat Aiman (Peradaban Journal of Economic and Business, 2024)
Corruption in the public sector represents a significant issue in many countries, causing harm to societies and undermining policymaking processes. Despite numerous research efforts aimed at understanding this phenomenon, there remains a need for a deeper understanding of the causes and effective solutions. This study aims to map the factors contributing to the persistence of corruption in the public sector and identify relevant mitigation strategies. Findings from a literature review indicate that corruption evolves gradually, beginning with individual motivations, reinforced by external factors, and then normalized within organizational culture. Mitigation recommendations are necessary at each stage. These may include re-education on corruption and anti-corruption values, enhancing economic equity, strengthening democracy, reducing political interference in oversight institutions, and bolstering the roles of auditors and internal oversight. Consequently, strengthening social controls and collective learning are expected to diminish and prevent corruption in the public sector. Korupsi dalam sektor publik adalah masalah yang signifikan di banyak negara, merugikan masyarakat, dan melemahkan proses pembuatan kebijakan. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami fenomena ini, masih ada kebutuhan akan pemahaman yang lebih dalam tentang penyebab dan solusi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor-faktor yang menyebabkan persistensi korupsi dalam sektor publik dan mengidentifikasi strategi mitigasi yang relevan. Hasil penelitian melalui tinjauan literatur menujukkan bahwa korupsi berkembang secara bertahap, dimulai dari dorongan individu, diperkuat oleh faktor-faktor eksternal, lalu dinormalisasi dalam budaya organisasi. Rekomendasi mitigasi korupsi diperlukan di setiap tahap tersebut. Beberapa di antaranya melibatkan pembelajaran ulang kembali tentang korupsi dan nilai-nilai anti-korupsi, meningkatkan pemerataan ekonomi, memperkuat demokrasi, mengurangi intervensi politik dalam lembaga pengawasan, dan memperkuat peran auditor serta pengawasan internal. Dengan demikian, penguatan pengendalian sosial dan pembelajaran kolektif diharapkan dapat mengurangi dan mencegah korupsi dalam sektor publik.