Metafora Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Perikanan antara Indonesia dengan Selandia Baru (Comparative Legal Studies: Pra sampai dengan Pasca Omnibus Law) - Prayoga, Sandi Yudha; intann, Ni ketut ayu; septiawan, Riski (Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, 2024)
Abstrak Indonesia melalui nawacita ingin menjadi negara maritim di dunia (global). Hal tersebut dilakukan dengan cara memberantas tindak pidana perikanan. Salah satu bagian yang penting untuk memberantas tindak pidana perikanan adalah dengan menjerat pelaku sampai dengan akarnya, yakni subjek hukum korporasi. Artikel ini menggunakan metode hukum normatif, yakni mengkaji melalui beberapa peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi. Untuk dapat menangkap korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan maka perlu dilakukan pengkajian terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU Perikanan maupun kepada UU yang mengubahnya, yakni UU Cipta Kerja. Selain itu, dilakukan perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan antara Indonesia dengan Selandia Baru. Hasil dari perbandingan menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Fisheries Act 1996 (Selandia Baru) lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di dalam UU Perikanan (Indonesia) sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.Kata Kunci: Nawacita, UU Perikanan, UU Cipta Kerja.