IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEI SIKAMBING-D MEDAN PETISAH - Panjaitan, Doli Tua Mulia Raja; Mungkur, Febri Kristina; Laia, Putri Diari (JURNAL GOVERNANCE OPINION, 2024)
Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi suatu kebijakan (BLT) bantuan langsung tunai, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Sei Sikambing D, dan Faktor yang menghambat dalam penyaluran dan pecairan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambing-D. Pada penelitian ini melakukan pendekatan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang bersifat dekriptif (kualitatif). Pada penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ada 10 (sepuluh) orang yang menjadi sumber informan dan siap memberikan data tanpa paksaan. Hasil penelitian dari implementasi suatu kebijakan (BLT) bantuan langsung tunai, untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi masyarakat di kelurahan Sei Sikambing D menunjukkan bahwa Pertama dilihat dari indikator Komunikasi masih belum berjalan optimal. Kedua indikator sumber daya sudah cukup baik. Sementara dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sejauh ini sudah dipastikan memadai. Ketiga indikator disposisi telah dijalankan sebaik mungkin, jujur dan sama seperti dengan nominal yang telah di tentukan. Dan yang Keempat indikator struktur birokrasi sangat cukup baik dan telah terlaksana dengan terbuka dan jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya berdasarkan hasil dari penelitian Kebijakan (BLT) Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Sei Sikambing D membawa dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merasa terbantu berkat kehadiran program ini karna merasa dapat meringankan beban ekonomi mereka. Faktor penghambat dalam penyaluran BLT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambing Medan yaitu: Pertama Keterbatasan Anggaran. Kedua Transparansi Dalam Penetapan Penerima BLT. Ketiga Keterlambatan dalam penyaluran dana.