PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA - Wim Hapsoro, Hermanus (RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2023)
Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah kasus perdagangan manusia paling banyak dengan korban terbanyak adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu perlu kesadaran dan upaya dari pemerintah untuk melindungi keamanan dan hak korban dari perdagangan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis dan gambaran perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban perdagangan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif menggunakan kajian pustaka dengan analisis terkait jurnal, undang-undang, dan kajian hukum perlindungan perempuan dan anak korban perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang mengabaikan dan menghilangkan hak asasi dari orang lain. Perlindungan hukum dari sisi internasional ditunjukkan dari Universal Declaration of Human Rights dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, sedangkan dari sisi perlindungan Nasional ditunjukkan dengan UU no 21 tahun 2007 dan Undang-Undang No 35 tahun 2014, serta upaya-upaya tidak hanya dari segi perlindungan hukum namun juga upaya rehabilitas pada korban dengan adanya Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO dan tersedianya RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah indonesia turut andil dikancah internasional maupun nasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia.