Asisten Rumah Tangga Disabilitas yang Bekerja Tanpa Diberi Upah oleh Majikannya Selama Delapan Bulan - Naru, Margareth Trisya Adefinola; Lie, Gunardi (Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2023)
Disabilitas dimaknai sebagai kondisi dimana seseorang mengalami kekurangan atau ketidaksempurnaan dari segi fisik, mental, intelektual dan sensorik. Kehadiran penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat terkadang menjadi polemik yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan upaya perlindungan dari kerentanan terhadap tindakan diskriminasi terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Studi kepustakaan digunakan sebagai dasar penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mempelajari teori dan perspektif ahli hukum secara menyeluruh dan sistematis. Fokus penelitian adalah aturan hukum positif di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya hak upah ART oleh pihak majikan yang disebabkan oleh keterlambatan pemberian gaji pekerja. Undang -Undang Ketenagakerjaan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Majikan mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak-hak Asisten Rumah Tangganya yang mengalami disabilitas. Jika hak-hak asisten rumah tangga disabilitas Yani Septiani (YS) tidak dipenuhi, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Meskipun tidak ada perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja rumah tangga, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Majikan yang terlambat membayar upah dapat dikenakan denda. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga disabilitas perlu dilakukan melalui perbaikan sistem pengupahan, pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja, dan perubahan hukum ketenagakerjaan yang lebih inklusif.