Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank) - Elisa Putri, Dina; Sudarti, Elly; Siregar, Elizabeth (PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2024)
The aim of this research is 1) to determine and analyze the regulations for criminal acts of fraud through digital applications, and 2) the form of bank criminal liability for criminal acts of fraud through digital applications. The type of research is normative juridical. The research results show that regulation of criminal acts of fraud through digital applications can be guided by Article 492 and Article 263 of the new Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, in the regulation there is still a blurring of norms because Article 378, Article 492 and Article 263 of the Criminal Code as well as Article 28 paragraph (1) of the ITE Law also do not specifically emphasize the proportion of "fraud", especially for fraud that is not related to buying and selling. The form of bank accountability for criminal acts of fraud through digital applications can be carried out by providing protection to customers by providing implicit protection through supervision and explicit protection through the establishment of an institution that guarantees public savings. Furthermore, the bank has the responsibility to provide compensation to customers who experience losses if technical errors or leakage of bank customer data occurs due to negligence on the part of the Bank.   ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, dan 2) bentuk pertanggungjawaban pidana bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP baru maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi dalam pengaturannya masih terjadi kekaburan norma karena dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli. Bentuk pertanggungjawaban bank atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap nasabah dengan melakukan perlindungan secara implicit melalui pengawasan dan perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Se;anjutnya pihak bank memilki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian jika kesalahan teknis atau bocornya data nasabah bank terjadi karena kelalaian dari pihak Bank.