Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank - Bagus Rahmanda; Irawati Irawati; Fidelia Febi Valentika (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2024)
Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA-BB) di Bali telah menjadi perhatian utama karena kompleksitasnya yang mengganggu sektor pariwisata. Artikel ini mengulas dampak negatif money changer ilegal terhadap pariwisata Bali dan perlindungan konsumen. Money changer ilegal menimbulkan risiko peredaran uang palsu, penipuan, dan nilai tukar yang merugikan. Meskipun ada regulasi perlindungan konsumen, regulasi terkait money changer ilegal masih kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis dokumen peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 serta wawancara dengan staf perizinan dan pengawasan KUPVA-BB di Bank Indonesia Provinsi Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani KUPVA-BB ilegal, termasuk pemberian peringatan, sanksi, dan pencabutan izin. Bank Indonesia juga telah menerapkan standar perlindungan konsumen, termasuk kebijakan anti pencucian uang dan perlindungan data nasabah. Kesimpulannya, peran Bank Indonesia dalam menangani KUPVA-BB ilegal di Bali sangat penting untuk menjaga kestabilan sektor pariwisata dan melindungi konsumen. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menegakkan regulasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.