PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM - Didi Sukardi (Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016)
BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelengarakan program jaminan kesehatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa: (1) BPJS Kesehatan masih  banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi Hukum Islam. Diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Kesehatan Syari’ah yang penerapannya seperti Asuransi Syari’ah dan dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari’ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); (2) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari’ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dengan dana bukan tabarru; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam prakteknya masih mengandung unsur maisir, dan gharar, sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhat.BPJS for health insurance is a public legal entity that is mandated by law to carry out the health insurance program. The purpose of this paper is to determine the mechanisms for the management of funds Social Security Agency (BPJS) Health, and the views of Islamic law on the management of funds Social Security Agency (BPJS) for Health insurance. Results of the study show that: (1) Health BPJS still many problems, in addition to the administrative system which is not neat, there are some deviations from the side of Islamic law. Is expected to form the next government BPJS for Health Insurance Shariah such as Shariah and its application in operation supervised by the Shariah Supervisory Agency (BPS) and audited by the National Sharia Board (DSN); (2) National Health Insurance (JKN) still using conventional insurance is not insurance Shari'ah, which in the management of funds by the BPJS for health insurance no separation tabarru funds with funds not tabarru; and (3) National Health Insurance (JKN) in practice still contain elements of gambling, and gharar, so according to the analysis of the author legal fallen so doubtful.