IMPLIKASI YURIDIS KEKABURAN NORMA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN - Rahmani, Rahmani; Djatmika, Prija; Madjid, Abdul (KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana), 2024)
Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden baru-baru ini kembali dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada pasal 218, isu kekaburan muncul karena pada penjelasan pasal 218 ayat (1) tidak memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden merasa harkat dan martabatnya direndahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisa bahan hukum pada penelitian ini adalah interpretÐ°si grÐ°mÐ°tikÐ°l. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan adanya kekaburan norma dari tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah yang pertama menimbulkan multitafsir, munculnya kesewenang-wenangan, dan tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden