PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN DALAMPERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA - Putri Junita; Cut Anastasia Nurul Hilal; Fiana Suryaningtyas Wibowo; Hajar Auliya Azzahra (JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK, 2024)
Abstrak. Controlling environmental damage due to development is an important issue in the context of the constitutionalism of the Indonesian legal system. With the rapid development, the principles of environmental sustainability are often ignored, resulting in ecosystem degradation and a decrease in the quality of life. From a constitutional point of view, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia places environmental protection as part of human rights and state responsibility. This article examines various legal and policy instruments used in the Indonesian legal system to control environmental damage, including the role of the Constitutional Court in enforcing environmental protection. Furthermore, this analysis highlights the challenges in implementing environmental policies and provides recommendations for strengthening legal enforcement mechanisms to achieve sustainable development. The research method we will use is a normative legal method which we take from literature data and then summarize. In this discussion we has contained information about what kind of development in Indonesia is based on constitutional provisions. Keywords: Environmental Destruction, Development, Constitutionalism, Indonesian Legal System, Sustainability, Environmental Protection Abstrak. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat pembangunan merupakan isu penting dalam konteks konstitusionalisme sistem hukum Indonesia.Dengan pesatnya pembangunan, prinsip-prinsip kelestarian lingkungan seringkali diabaikan sehingga mengakibatkan degradasi ekosistem dan penurunan kualitas hidup.Dari sudut pandang konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dan tanggung jawab negara.Artikel ini mengkaji berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup, termasuk peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan perlindungan lingkungan hidup.1 Lebih lanjut, analisis ini menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.Metode penelitian yang akan kami ambil adalah metode hukum normatif yang mana kami ambil darri data kepustakaan lalu di simpilkan.Pada pembahasan ini kami telah memuaat tentang pembangunan yang seperti apa di negara Indonesia denagan ketentuan yang dimiliki oleh konstitusional. Kata Kunci: Perusakan Lingkungan Hidup, Pembangunan, Konstitusionalisme, Sistem Hukum Indonesia, Keberlanjutan, Perlindungan Lingkungan Hidup