PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL - Rizqi, Khoirul Fahmi; nuris, saiful anwar; Hayat, Ainun (Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis, 2024)
Desentralisasi kebijakan fiskal adalah proses pengalihan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mencakup penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perekonomian daerah, khususnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat, dalam membiayai belanja rutin daerah. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengetahui derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir. Fenomena yang diteliti diuraikan secara rinci dan komprehensif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat desentralisasi yang cukup tinggi dengan ketergantungan sekitar 76 persen terhadap dana transfer pemerintah selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan Provinsi Jawa Barat masih berasal dari dukungan keuangan pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan data yang diperoleh, desentralisasi fiskal belum mampu menyelesaikan permasalahan utama secara optimal meskipun telah berlangsung lebih dari dua dekade.