Kinerja Ekonomi Pangan Nasional: Dinamika dan Reformulasi Kebijakan - Lukman Adam (Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 2014)
Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, paradigma penyelenggaraan pangan berubah menjadi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Paradigma tersebut berbeda dengan paradigma penyelenggaraan pangan dalam undang-undang sebelumnya, yang lebih menekankan pada upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pada periode tahun 2009 sampai tahun 2014, target swasembada dan swasembada berkelanjutan terhadap lima komoditas pangan strategis tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui keragaan produksi, ekspor, dan impor pangan di Indonesia, dan kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pangan. Rata-rata pertumbuhan produktivitas padi pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013 masih sangat rendah, bahkan untuk tebu terjadi penurunan pertumbuhan. Sedangkan komoditas jagung dan kedelai terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan produktivitasnya, namun dalam jumlah yang belum signifikan. Pada periode tahun 2009 sampai tahun 2012, neraca perdagangan komoditas pangan terjadi defisit dan pertumbuhan rata-rata impor beras mencapai 111,21 persen dan untuk jagung mencapai 104,22 persen. Kebijakan yang diperlukan untuk dapat mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan adalah (a) peningkatan kapasitas produksi pangan, melalui ketersediaan lahan dan inovasi teknologi, (b) panen dan pascapanen, melalui penurunan kehilangan hasil, manajemen stok dan stabilisasi harga, (c) perbaikan infrastruktur pertanian, melalui pembangunan dan perbaikan sarana irigasi di seluruh Indonesia secara merata, (d) alokasi anggaran, melalui subsidi pupuk dan benih unggul, dan (e) dukungan kelembagaan, melalui reformulasi Bulog dan perbaikan koordinasi antar kementerian.