IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SECARA ONLINE DI KOTA DENPASAR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR - Donny Jhoniarta, Pande Putu; Widanti, Ni Putu Tirka; Sumada, I Made (Jurnal Widya Publika, 2023)
E-Government sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPTPD dan meminimalisir kontak antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah menyediakan fasilitas pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online kepada Wajib Pajak berdasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Online System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Kota Denpasar. Sistem pembayaran pajak secara online tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai sekarang, dengan mengakses website www.simpadadenpasarkota.go.id. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTPD-nya dan membayar pajaknya kapan saja dan dari mana saja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih terdapat wajib pajak hotel yang mengalami keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak hotel dikarenakan dalam mendapatkan tanda tangan dari pemilik hotel dan juga disebabkan oleh dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak namun digunakan untuk dana operasional untuk hotel tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif . Pada penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak hotel di Kota Denpasar dengan menerapkan sistem online dapat dengan baik namun masih belum secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat dalam penerapan E-Government pada proses pembayaran pajak hotel di kota denpasar. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi E-Government dalam pembayaran pajak Hotel secara online di Kota Denpasar, yaitu (1) tidak semua pegawai badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar memahami serta menguasai penggunaan sistem pelaopran dan pembayaran pajak secara online; (2) sosialisasi sistem pajak online belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan; (3) minimnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak