Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia - Moch. Gufron Fajar Rezki (MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024)
Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia merupakan proses demokratis di mana masyarakat berpartisipasi untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Sistem pemilu multipartai di Indonesia memungkinkan rakyat memilih langsung partai politik dan calonnya. Pemilu mencakup pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Pelanggaran hukum dalam pemilu meliputi penyebaran hoaks, politik uang, politisasi identitas, dan penyalahgunaan sumber daya negara, yang dapat merusak proses demokrasi. Alat Peraga Kampanye (APK) digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan dukungan pemilih, namun dapat menjadi sumber kontroversi. Pelanggaran terhadap regulasi APK termasuk pemasangan di tempat umum yang tidak sesuai etika. Kode Etik mengatur perilaku dalam pemilu, memastikan integritas dan representasi yang sesuai. Penegakan hukum penting untuk menjaga keadilan dan memastikan undang-undang berfungsi efektif. Sanksi bagi pelanggar pemilu meliputi denda, diskualifikasi, atau tindakan pidana. Menegakkan prinsip-prinsip pemilu memerlukan independensi, kejujuran, keadilan, supremasi hukum, keterbukaan, keahlian, dan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu. Tujuan sanksi adalah menjaga integritas pemilu dan mencegah pelanggaran aturan.