KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BARONG TONGKOK KUTAI BARAT - Sopian Sinan (Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ), 2015)
ABSTRAKDi kota Barong Tongkok dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan Non Yustisi dan Yustisi. Tindakan Non Yustisi adalah suatu tindakan yang berupa peringatan secara tertulis terhadap si pelanggar tetapi si pelanggar tetap dikenakan sanksi berupa retribusi terhadap apa yang dilanggar dan uang tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan tindakan Yustisi merupakan tindakan yang dikenakan kepada si pelanggar melalui membuat berita acara serta dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses dan dijatuhkan sanksi dan uang tersebut akan masuk ke Negara. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di Barong Tongkok terdapat beberapa kendala-kendala atau faktor-faktor yang menghambat yaitu : Di Propinsi Kalimantan Timur Berdasarkan wawancara dengan pihak Polda ( Kasubdit Bin Gakkum),  kendala-kendala atau faktor  yang menghambat adalah : Masyarakat yang tidak sadar akan pelanggaran hukum yang dilakukannya,masyarakat tidak faham akan hukum; Aparat hukum tidak tahu akan tugasnya artinya aparat Kepolisian adalah : pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa; Sarana dan prasarana ada yang rusak dan hilang; Sanksi yang diterapkan terlalu ringan; Masyarakat yang kurang sadar akan hukum; Sarana dan prasarana masih kurang