Hukum Adat: Syariat Islam dan Berakhirnya Otonomi Khusus Aceh 2027 - Muhammad Ikhsan Lubis; Agus Mardianto; Nur Wakhid; Krisnhoe Kartika Wahyoeningsih (Soedirman Law Review, 2024)
Aceh dikenal dengan kultur dan budayanya yang sangat kental berkaitan erat dengan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri berkembang di Aceh sejak awal masuknya Islam di nusantara, yaitu dimulai sejak kerajaan Samudera Pasai. Sejak saat itu Hukum Islam menjadi landasan norma dan aturan hukum yang berlaku di tanah rencong ini yang juga akhirnya mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Aceh. Adat dan budaya masyarakat Aceh mempunyai keanekaragaman yang sesuai dengan bagian etnis di setiap daerah yang ada di Aceh. Keaneragaman itu mencerminkan betapa kaya serta beragamnya etnis masyarakat Aceh tersebut. Hukum adat sejalan dengan pelaksanaan Hukum Islam yang diterapkan di Aceh telah menjelma menjadi pemersatu serta perekat dalam susunan dan bagian dalam sendi kehidupan masyakat Aceh, yang akhirnya dapat sebagai modal dalam susunan pembangunan di Aceh. Karena itu, sendi dan nilai adat istiadat serta kebudayaan Aceh harus dijaga kelestariannya, diberdayakan dan dirawat di dalam bingkai persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027. Penelitian ini membahas mengenai pembahasan sudut pandang dan peran serta hukum adat di Aceh; pengertian adat dan hukum adat dalam tinjauan terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di dalam masyarakat Aceh, dasar dari penerapan Hukum Adat di Aceh, legalitas lembaga adat Aceh, lembaga adat pasca Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 dan peran serta lembaga adat dalam penegakan syari’at Islam di Aceh menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027.Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat; Syariat Islam; Otonomi Khusus Aceh.