TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN MEKANISME ULTRA PETITA PADA PUTUSAN PERKARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI - Santoso, Agus Budi (Jurnal Pasca Sarjana, 2015)
AbstractThe objective of this research is to reveal and analyze (1) mechanism ultra petita decision by theConstitutional Court; and (2) prohibition mechanism of ultra petita decision by the Constitutional Court.This research is a normative or doctrinal law research. The data collection was done by library research.The data were analyzed deductively that draw conclusions from a problem that is common to the problemsfaced concrete. The research result indicated that (1) ultra petita mechanism in the Constitutional CourtDecision in general because of the operation of a law dependent and leads to chapter canceled, so thatthe whole law was canceled although not required; and (2) In Act No. 24 of 2003 on the ConstitutionalCourt ruling of ultra petita by the Constitutional Court has not explicitly prohibited. However, the provisionsof Article 45A of Law No. 8 of 2011 clearly stipulates that the Constitutional Court is prohibited frommaking decisions containing ultra petita or decisions that are not requested by the applicant or applicantsexceeds petition. In the opinion of researchers in testing the Court should not make ultra petita (decisionsthat are not requested by the applicant) because by making an ultra petita means the Court intervenein the legislative sphere.Â AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menanalisis (1) mekanisme putusan ultra petita oleh MahkamahKonstitusi; dan (2) larangan mekanisme putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitiankepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan darisuatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa (1) mekanisme ultra petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnyakarena operasionalisasi suatu undang-undang bergantung dan bermuara pada pasal yang dibatalkan,sehingga seluruh undang-undang dibatalkan meskipun tidak diminta; dan (2) Dalam Undang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusibelum secara eksplisit dilarang. Namun pengaturan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011dengan jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang membuat keputusan yang mengandungultra petita atau putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon. Menurutpendapat peneliti dalam melakukan pengujian MK tidak boleh membuat ultra petita (putusan yang tidakdiminta oleh pemohon) sebab dengan membuat ultra petita berarti MK mengintervensi ranah legislatif.