PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/Pid. Sus/2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI) - ,, Ananda Megha Wiedhar Saputri; ,, Rofikah; ,, Soehartono (Jurnal Pasca Sarjana, 2015)
AbstrakPenelitian ini mengkaji penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Metodologi yang digunakan didasarkan pada konsep hukum bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dan hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, dan tersistematisasi sebagai judge made law, sehingga tergolong pada penelitian doktrinal. Tujuan penelitiannya, dikategorikan ke dalam penelitian problem finding. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari Ananda Megha Wiedhar Saputri. Penerapan Doktrin Business Judgement Rule ... bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan, dan teknik analisis data metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa doktrin Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/ Pid. Sus/ 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dikarenakan doktrin Business Judgement Rule hanya dapat diberlakukan bagi direksi dan pertanggunggjawaban pidana dibebankan pada manager sesuai dengan teori identifikasi.Kata Kunci: business judgement rule, korporasi, pertanggungjawaban pidana