ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS - , Budi Utomo (Jurnal Pasca Sarjana, 2015)
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh judex factie dalam menjatuhkan pidana dan mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal). Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif . Analisis berdasarkan logika deduksi. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach) Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan pidana menunjukkan bahwa aparatur penegak hukum pada umumnya kurang paham terhadap tugas, fungsi dan jabatan Notaris dalam sistem hukum nasional secara umum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris hanya dapat dilakukan sepanjang batasan batasan rumusan pelanggaran yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP. Putusan Makamah Agung Nomor 1860 K/PID/2010 tertanggal 7 Pebruari 2011 sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian dan perlindngan hukum bagi Jabatan Notaris. Hal ini ditunjukkan bahwa seorang Notaris hanya mencantumkan dalam akta keterangan yang diberikan kepadanya oleh penghadap, dan ia tidak mengetahui bahwa kalau ada keterangan yang diminta dimasukkan dalam akta yang dibuatnya itu adalah keterangan yang tidak benar. Di samping itu Notaris tidak memiliki tujuan tertentu terhadap pembuatan akta palsu / pemalsuan akta dan tidak menginginkan terjadinya akibat yang merugikan para pihak atau salah satu pihak tertentu. Oleh karena itu dengan mengingat sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir untuk suatu tindak pidana, maka penggunaannya harus dibatasi dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris harus secara holistik integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan meteriil akta Notaris dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping itu berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris.Kata Kunci: tindak pidana, akta otentik , notaris .