Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Yang Di Batalkan Pengadilan - Fajar, Muh Agung; Qamar, Nurul; Alam, Syamsul (Journal of Lex Philosophy (JLP), 2024)
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan serta penyebab gugurnya Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang di Batalkan Pengadilan. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian bahwa pemberian kredit perbankan membutuhkan jaminan sebagai pengaman bagi pihak perbankan. Hak Tanggungan merupakan jaminan bagi fasilitas kredit dari perbankan. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak tanggungan yang mengakibatkan pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan suatu piutang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sementara pembebanan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya sertipikat hak tanggungan sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat, berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah berupa Perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan terhadap obyek Tanah yang dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan dinyatakannya SHGB batal demi hukum oleh Pengadilan, maka segala sesuatu ataupun perbuatan yang didasarkan pada SHGB tersebut secara otomatis cacat hukum, namun dengan batalnya Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian kredit. The research objective is to analyze the legal protection for mortgage rights holders and the causes of the cancellation of Building Use Rights Certificates (SHGB) which are cancelled by the court. The approach used in this research is the Normative Law research type. The research results show that providing banking credit requires collateral as a safeguard for the banking sector. Mortgage Rights are collateral for credit facilities from banks. If there is a dispute over the object of mortgage rights which results in the imposition of mortgage rights on the collateral object of a receivable being declared to have no legal force, while the imposition of mortgage rights as evidenced by the existence of a certificate of mortgage rights already has strong legal force, based on this there is a formulation of the problem in the form of Protection law against holders of mortgage rights to land objects which are declared void by a court decision. Furthermore, based on the results of this research, with the court declaring the SHGB as null and void by the law, everything or actions based on the SHGB are automatically legally flawed, but the cancellation of the mortgage right does not result in the cancellation of the credit agreement.