Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Tanpa Jaminan Pegadaian - Raisa Adila Rihhadatul 'Aisy; Iwan Permana; Liza Dzulhijjah (Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2024)
Abstract. Pegadaian Sharia People's Business Credit is a loan facility to Rahin (customers) who do not have access to loans to banks but already have a viable and productive business for their business development within a certain period of time based on the Rahn Tasjily contract. Pegadaian claims that this Sharia KUR is without guarantees, but in its scheme this Sharia KUR uses a rahn tasjily contract, so it is a question whether the Sharia KUR procedure is in accordance with the provisions of rahn tasjily or not. The purpose of this research is to find out whether this pawnshop Sharia KUR is in accordance with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council Number: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily. The research method used in this study is qualitative descriptive with a normative-empirical approach. Data collection method by observation and interviews at the Sharia Pawnshop CPS Pajajaran Bandung. The result of this research is that, in practice, this pawnshop Sharia KUR does not completely run without guarantees, because what is used as the main collateral is the rahin business as evidenced by NIB, SKU, and business asset register where the pawnshop only holds the list and power of attorney. In this regard, this refers to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) as stated in Article 377 and Article 378 Chapter XIV concerning Rahn related to Everything that is included in the marhun is also mortgaged and the marhun can be replaced with another marhun based on the agreement of both parties. Therefore, the Sharia People's Business Credit of Pegadaian has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No: 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn tasjily. Abstrak. Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian adalah fasilitas pinjaman kepada Rahin (nasabah) yang belum memiliki akses pinjaman ke bank tetapi sudah memiliki usaha yang layak dan produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahn tasjily. Pegadaian mengklaim bahwa KUR Syariah ini tanpa jaminan tetapi dalam skemanya KUR Syariah ini menggunakan akad rahn tasjily sehingga menjadi pertanyaan apakah prosedur KUR Syariah telah sesuai dengan ketentuan rahn tasjily atau tidak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah KUR Syariah pegadaian ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran Bandung. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam praktiknya KUR Syariah pegadaian ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa jaminan, karena yang dijadikan agunan pokok adalah usaha rahin yang dibuktikan dengan NIB, SKU, dan register aset usaha dimana pihak pegadaian hanya memegang list dan surat kuasa. Terkait hal tersebut ini merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana tertuang dalam Pasal 377 dan Pasal 378 Bab XIV Tentang Rahn terkait Segala sesuatu yang termasuk kepada marhun ikut digadaikan dan marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka dari itu Kredit Usaha Rakyat Syariah Pegadaian ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily.