PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR (PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE) - Simanjuntak, Komis; Prabowo, Agung Wira Hadi; Fitri, Aisyah; Ritonga, Nurliana (Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2024)
Pengaturan pembiayaan konsumen umumnya dituangkan dalam sesuatu perjanjian baku. Wujud ini digunakan buat aspek- aspek positif dari perjanjian baku yang bisa melayani konsumen secara terencana, instan, kilat serta efektif, tanpa memunculkan kepastian hukum. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala”. Riset hukum ini memakai tata cara riset hukum empiris serta melaksanakan riset permasalahan di Kantor FIF Kabupaten Asahan. Proses pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT FIF Cabang Kabupaten Asahan dikenal dengan istilah “Collection Management Atau Account Receivable(A/R) Management”. Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer. Perihal ini dicoba buat membagikan peluang kepada pelanggan buat membayar kewajibannya secara mencicil, guna menolong pelanggan menciptakan pemecahan terbaik sekalian menghasilkan rasa kekeluargaan antara pelanggan dengan FIF. Hambatan yang dialami dalam penerapan FIF timbul sebab terdapatnya bencana yang mengaitkan aktivitas usaha debitur ataupun peminjam, pemakaian area industri perbankan yang tidak sehat oleh peminjam, penyusutan kegiatan perekonomian serta tingginya suku bunga pinjaman