PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MEDAN) - Berman Sitanggang; Yusuf Hanafi Pasaribu (YUSTISI, 2022)
Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polrestabes Medan). Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah kesepakatan diversi harus benar-benar dilaksanakan sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar diberhentikan. Kata kunci: UU SPPA No 11 Tahun 2012, pasal 6 – pasal 15, Narkotika