Evaluasi Kinerja Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Orahili Tumori - Zebua, Nike Marlina; Lase, Delipiter; Hulu, Fatolosa; Waruwu, Suka’aro (YUME : Journal of Management, 2024)
Administrasi pemerintahan desa yang efektif sangat penting untuk memastikanpelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyrakat ditingkat lokal dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian dari sistem pemerintahan yang menjadi tiang utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama, baik internal maupun eksternal, yang berkontribusi terhadap keterlambatan dalam penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori. Untuk menganalisis dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap aspek-aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori, termasuk pengaruhnya terhadap proyek pembangunan, pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat. Untuk mengidentifikasi keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di Desa Orahili Tumori. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan terkait penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes. Untuk mengidentifikasi Strategi yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes dan meningkatakan efesiensi administrasi pemerintahan Desa Orahili Tumori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kualitatif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi Penelitian ini menemukan bahwa Faktor penyebab keterlambatan penetapan APBDES yaitu Sumber daya manusia, regulasi, koordinasi internal. dampak keterlambatan penetapan APBDes yaitu terlambat turunnya DD, terlambatnya pembangunan, dan penyaluran bantuan sosial. terlambatnya penetapan APBDES membuat masyrakat kurang percaya dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa mereka menganggap adanya penyalahgunaan wewenang. Strategi yang digunakan yaitu regulasi terlebih dahulu di turunkan ke desa, mengikuti pelatihan, koordinasi dengan instansi terkait Saran dari penelitian ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait untuk memastikan regulasi turun tepat waktu, penguatan koordinasi internal, meningkatkan tingkatkan komunikasi dengan masyarakat tentang status proyek dan alasan di balik keterlambatan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, dan adakan forum diskusi dan musyawarah rutin dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan desa. Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Administrasi