INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS MENURUT PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI: (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh) - Bismi Khalidin; Rahmi Wahyuni (Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020)
Beras pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan dikarenakan berbagai macam permasalahan, Perum Bulog memiliki wewenang untuk mengatasi kelangkaan beras dengan melakukan intervensi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras, bagaimanakah upaya Perum Bulog dalam menangani kelangkaan beras dan bagaimanakah perspektif tas’ir al-jabari terhadap intervensi Perum Bulog pada kelangkaan beras. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterprestasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Hasil penelitian mengenai intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan surat perintah dari Bulog Pusat dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras. Upaya Bulog dalam menangani kelangkaan beras Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama, dan upaya terakhir yaitu melakukan impor beras. Intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari. Konsep tas’ir al-jabari ini dapat dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah kelangkaan beras. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, intervensi pemerintah terhadap kelangkaan beras dapat dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan perintah dari Bulog Pusat dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam karena dilihat dari kemaslahatan masyarakat.