STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG ANTITERORISME DI KOREA SELATAN DENGAN UNDANG-UNDANG ANTITERORISME DI INDONESIA BESERTA PERKEMBANGANNYA - Jeehoon, Moon; Darmawan, Iwan; Satory, Agus; Nugraha, Roby Satya (PALAR (Pakuan Law review), 2024)
ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan analisis tentang persamaan, perbedaan serta perkembangan dari Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dan Republik Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Persamaan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan di Republik Indonesia adalah sama-sama mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai tindakan yang mengancam keamanan nasional dan masyarakat umum; sama-sama mengatur tentang badan atau lembaga penanggulangan terorisme, yaitu Komite Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut dengan National Counter Terrorism Center (NCTC) dan The Counter Terrorism Center (CTC) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); sama-sama menerapkan ancaman hukum mati; sama-sama mengatur tentang kompensasi/santunan bagi korban atau keluarga korban terorisme; serta sama-sama mengatur tentang perlindungan bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme. Sedangkan perbedaan keduanya adalah dalam hal jumlah bab, pasal dan ayat; jumlah perubahan; imbalan uang bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme; subjek pidana mati; pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor; dan ancaman jumlah ancaman denda. Undang-Undang Antiterorisme yang berlaku di Republik Korea adalah Undang Nomor 14071 Tahun 2016 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik yang telah mengalami tiga kali perubahan, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 15608 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 17466 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 18321 Tahun 2021. Sedangkan di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kata Kunci: Undang-Undang Antiterorisme, Republik Korea, Republik Indonesia. ABSTRACT The purpose of this study is to provide an analysis of the similarities, differences and developments of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia. The research method used is the empirical normative legal research method. The similarities of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia are that they both define the crime of terrorism as an act that threatens national security and the general public; both regulate counter-terrorism agencies or institutions, namely the National Counter-Terrorism Committee or called the National Counter-Terrorism Center (NCTC) and The Counter Terrorism Center (CTC) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT); both apply the threat of the death penalty; both regulate compensation/benefits for victims or families of victims of terrorism; and both regulate protection for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism. While the differences between the two are in terms of the number of chapters, articles and verses; number of changes; monetary rewards for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism; subject of the death penalty; additional penalties in the form of revocation of the right to own a passport; and the threat of the amount of the threat of a fine. The Anti-Terrorism Law in force in the Republic of Korea is Law Number 14071 of 2016 concerning Actions to Eradicat Terrorism for the Protection of Citizens and Public Security which has undergone three amendments, which were amended through Law Number 15608 of 2018, Law Number 17466 of 2020 and Law Number 18321 of 2021. Meanwhile, in Indonesia there is Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law. Keywords: Anti-Terrorism Act, Republic of Korea, Republic of Indonesia.