Esensi dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian - Muhammad Iqbal; Edi Basuno; Gelar Satya Budhi (Forum penelitian Agro Ekonomi, 2007)
EnglishIt is believed that action research has been numerously implemented for a long time in Indonesia. Nevertheless, it can be generally stated that its implementation was relatively lack in accommodating farmer’s aspiration. As a result, a method of participatory action research needs to be recommended. This article aims to review the essence and urgency of participatory action research focused on rural community-based agricultural empowerment. At least, there are three pillars of participatory action research towards community empowerment, namely participation, facilitation, and intervention. However, the implementation of participatory action research is time-consuming and depends on community’s initiative in determining needs priority. Interactive participation and creativity through participation as well as democracy-based facilitation and intervention should be carried out. Hence, it is implied that the development of community’s aspiration (button-up approach) still requires top-down approach, which is free from paternalistic attribute.     IndonesianKaji tindak merupakan jenis penelitian yang cukup banyak dan telah lama dilakukan di Indonesia, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya masih kurang mengakomodasi aspirasi petani. Oleh karena itu, penggunaan metode kaji tindak yang partisipatif perlu direkomendasikan. Tulisan ini bertujuan untuk mereview esensi dan urgensi kaji tindak partisipatif dengan titik tumpu pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan berbasis sumberdaya pertanian. Paling tidak ada tiga pilar dalam kaji tindak pemberdayaan masyarakat, yaitu partisipasi, fasilitasi, dan intervensi. Akan tetapi, implementasi kaji tindak dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu, tergantung inisiatif masyarakat dalam menentukan keperluan prioritas mereka. Partisipasi secara interaktif dan kreatif serta fasilitasi dan intervensi yang berpedoman pada prinsip demokrasi perlu dijalankan. Implikasinya, pengembangan aspirasi masyarakat tetap membutuhkan upaya yang bersifat pendekatan dari atas namun terbebas dari sikap paternalistik.