Public Administration Reform in the Employment Sector: Freelancers in Indonesia - Renyaan, Dorthea (SEIKO : Journal of Management & Business, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap pekerja lepas di era ekonomi serabutan di Indonesia. Ekonomi serabutan, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja lepas, menimbulkan tantangan baru dalam regulasi tenaga kerja. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja lepas, termasuk ketidakpastian status Administrasi, keterbatasan akses ke jaminan sosial, kurangnya perlindungan Administrasi terhadap eksploitasi, kesulitan dalam mengakses pelatihan dan pengembangan keterampilan, tantangan dalam mengatur keuangan dan pajak, serta kurangnya representasi dalam pembentukan kebijakan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini tidak sepenuhnya mencakup kebutuhan pekerja lepas, sehingga diperlukan reformasi regulasi yang lebih inklusif dan adil. Implikasi dari temuan ini meliputi kebutuhan untuk pembentukan kerangka Administrasi yang jelas, penguatan pengawasan dan penegakan Administrasi, penyediaan jaminan sosial yang terjangkau, peningkatan akses ke pelatihan dan edukasi keuangan, serta peningkatan representasi pekerja lepas dalam proses pembentukan kebijakan. Rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan ini mencakup revisi undang-undang tenaga kerja, penyediaan subsidi atau insentif untuk jaminan sosial, pengembangan program pelatihan bersertifikat, dan kampanye kesadaran tentang kesejahteraan mental. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja lepas di Indonesia akan meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi serabutan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, pemberi kerja, dan pekerja lepas itu sendiri, serta berkontribusi pada literatur tentang regulasi tenaga kerja dalam ekonomi serabutan. Kata Kunci: Pekerja lepas,pekerja independen,regulasi tenaga kerja.