Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal - Rahmawati, Nora Dwi (LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya, 2019)
Pertambangan batubara merupakan salah satu komoditas yang paling menguntungkan diIndonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap usahapertambangan harus berdasarkan IUP, IUPK, dan IPR. Pemegang izin pertambanganmempunyai kewajiban reklamasi dan pascatambang. Namun, Data KLHK 2018 menyebutkanterdapat 8.683 titik pertambangan ilegal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 tahun2009 menyatakan bahwa pelaku pertambangan ilegal hanya dikenai sanksi pidana, dan tidakdiwajibkan rekalamasi, sehingga tidak ada pertanggungjawaban terkait bekas lubang galiantambang.Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah terkait pengaturankewajiban reklamasi terhadap pelaku pertambangan ilegal. Jenis penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan pendekatan statute approach dan pendekatan konseptual. Hasil penelitianini adalah perlu adanya aturan terkait kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan ilegalselain sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang PertambanganMineral dan Batubara.Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, Reklamasi