PENERAPAN DAN KEMUTAKHIRAN SNI 09-4663-1998 TENTANG KURSI RODA OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN - Meilinda Ayundyahrini; Suprapto Suprapto; Putty Anggraeni; Fakhrina Fahma; Wahyudi Sutopo (JURNAL STANDARDISASI, 2019)
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis yang disampaikan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 42, ayat (3) Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa teknologi dan produk teknologi kesehatan harus memenuhi Standar. Indonesia sendiri telah memiliki 189 SNI terkait alat kesehatan, namun tidak ada yang diberlakukan secara wajib. Salah satunya SNI 09-4663-1998 tentang kursi roda. Masalahnya adalah setelah 20 tahun SNI 09-4663-1998 ditetapkan belum ada produk kursi roda bertanda SNI di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SNI 09-4663-1998 tentang kursi roda oleh pemangku kepentingan dan kemutakhiran standar dalam rangka persiapan kaji ulang standar 09-4663-1998. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pengumpulan data primer dilakukan secara proportional sampling dengan instrumen kuesioner dan Focus Group Discussion. Responden penelitian ini adalah 6 (enam) produsen kursi roda, 3 (tiga) pakar, dan 6 (enam) konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNI 09-4663-1998 telah diketahui oleh 66,67% responden namun hanya 33,33% responden yang menerapkan SNI 09-4663-1998. Sedangkan 66,67% menggunakan standar lain, yaitu ISO 7176 series. Hal ini diidentifikasi selain karena 33,33% produsen melakukan ekspor, regulator belum menjadikan SNI 09-4663-1998 sebagai dasar penilaian dan persyaratan izin edar produk kursi roda. SNI 09-4663-1998 juga dianggap tidak mengikuti perkembangan teknologi dan standar internasional sehingga diperlukan revisi yang minimal mencakup parameter keamanan, kekuatan dan ketahanan. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan revisi standar.