KEDUDUKAN STATE OWNED ENTERPRISES PADA ICSID (STUDI KASUS: SENGKETA BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD V. REPUBLIC OF YEMEN) - Raychel Mayshun (Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2023)
International Center For Settlement of Investment Dispute (ICSID) merupakan lembaga arbitrase internasional yang terbentuk sebagai reaksi dari situasi perekonomian dunia di tahun 1950-1960an, dimana banyak negara yang melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam wilayah negaranya. Tindakan Nasionalisasi tersebut menimbulkan konflik ekonomi yang menjadi sengketa politik, atau bahkan sengketa terbuka (perang). Pembentukan ICSD sebagai forum internasional dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa antara negara dan investor asing, serta untuk mengisi kekosongan yang terjadi dalam sengketa dengan subjek privat dengan suatu negara. State-Owned Enterprises (SOEs) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan secara  langsung. Selain proyek nasional,  SOEs juga merambah proyek-proyek luar negeri. Menjadi permasalahan ketika SOEs berperkara di ICSID dalam menentukan kedudukannya sebagai pihak “Nationals of another Contracting State” di ICSID. Pada tahun 2006, Beijing Urban Construction Group, Co., Ltd. dan Republik Yemen yang dalam hal ini diwakili oleh Yemen Civil Aviation and Metereology Authority menandatangani suatu perjanjian kerja sama bilateral terkait dengan konstruksi terminal bandara di Bandara Internasional Sana’a Yemen. Sebagai latar belakang, BUCG sendiri merupakan suatu SOEs yang sepenuhnya dimiliki oleh Republik Rakyat Cina dan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Rakyat Cina. Kemudian timbul sengketa diantara para pihak yang dibawa ke ICSD. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi The Broches Test dalam menentukan kedudukan State-Owned Enterprises (SOEs) di ICSID.