Implementasi Tentang Pengamanan Dan Pemecahan Masalah PT JNE Berkaitan dengan Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD 1945 Dan NKRI - Anggito Abimanyu; Edy Soesanto; Rislon Brayen Simatupang (Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2023)
Pengangkutan secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baang dan atau dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Jasa pengiriman barang dan perdagangan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Berkembangnya perdangangan sangat dipengaruhi oleh lahirnya jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barangjuga berperan serta dalam pertumbuhan perdagangan luar dan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengamanan dan pemecahan masalah terjadi sesuatu pada barang tersebut sebelum sampai tujuan atau keterlambatan pengiriman atau apabila terjadi hal-hal yang lain, berkaitan dengan nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar pelanggan lebih aman dan nyaman dalam mengirim paket dan berbelanja online menggunakan PT JNE. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui pemahaman mendalam terhadap konsep nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 45 dan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, penelitian juga melibatkan pemahaman terhadap implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan praktik operasional PT JNE. JNE, sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, diharapkan menerapkan nilai-nilai NKRI dalam setiap aspek operasionalnya. Nilai NKRI yang telah di terapka PT JNE adalah serta bagaimana perusahaan ini menghadapi dan memecahkan masalah yang muncul yaitu apabila terjadi sesuatu pada barang tersebut sebelum sampai tujuan atau keterlambatan pengiriman atau apabila terjadi hal-hal yang lain maka pihak perusahaan wajib mengganti kerugian yang diakibatkan perusahaanya. dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang parah maka perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai dengan harga barang tersebut atau dilakukan negoisasi mengenai kesepatan ganti rugi tersebut sesuai dengan KUH perdata, KUH Dagang dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.