DINAMIKA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN “KEAGAMAAN” DALAM SUDUT PANDANG POTENSI PELANGGARAN HAM - Ilham Rachmat Putera (Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2024)
Jika berbicara dalam konteks lainnya, ialah dalam proses perizinan, perusahaan tambang kerap menggunakan cara-cara kotor, tak terpuji dan tanpa ada persetujuan masyarakat terlebih dahulu. Jikapun kemudian apabila narasinya ormas keagamaan akan bekerja sama dengan perusahaan. Maka permasalahan selanjutnya adalah selama ini tidak ada perusahaan tambang yang mengedepankan pemenuhan HAM dan prinsip demokrasi, sehingga kemudian sejatinya ormas juga akan menjadi bagian dari pelanggaran HAM. Dengan adanya jalan khusus pemberian WIUPK ini, maka sejatinya sudah barang tentu penjaga kedaulatan rakyat dan sebagai perwujudan negara demokrasi kian melemah, bahwa kemudian dengan adanya konsesi kepada ormas, tentu akan semakin memperpanjang konflik-konflik sosial yang sayangnya itu dapat terjadi antar masyarakat.