PRAKTIK NEPOTISME DI ERA REFORMASI - Putri Liyana Amalia; Mohammad Taufiqur Rohman (Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2024)
Indonesia, sebagai negara demokrasi, diharapkan dapat memfasilitasi keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Namun, kenyataannya menunjukkan munculnya dinasti politik yang mengutamakan hubungan pribadi di atas kualifikasi kandidat. Meskipun literatur yang ada membahas nepotisme, masih terbatas eksplorasi mengenai dampaknya terhadap integritas demokrasi dalam konteks dinasti politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi nepotisme terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa nepotisme merusak meritokrasi, menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Penelitian ini memperkenalkan konsep "nepokrasi," di mana nepotisme menyamar sebagai demokrasi, menyoroti perlunya reformasi mendesak dalam praktik dan legislasi politik. Studi ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih ketat untuk membatasi nepotisme dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam penempatan jabatan publik. Penelitian ini mendorong tinjauan menyeluruh terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa posisi politik diisi berdasarkan kompetensi, bukan ikatan keluarga, sehingga memperkuat integritas pemerintahan demokratis di Indonesia.